pelaku - pelaku ekonomi

sya punya nie apa yang kalian cari....ada yang di suruh cari materi pelaku ekonomi????
hehe,,,,... ini sya punya.......
silahkan yang mau copas... atau cuma baca....
dan terima kasih teah mampir ke blog sya.... :)

PELAKU EKONOMI

Dalam kehidupan perekonomian, terdapat 4 kelompok besar masyarakat yang digolongkan sebagai pelaku ekonomi diantaranya :

1. Rumah Tangga

Yang dimaksud rumah tangga adalah bagian dari masyarakat. Bisa berupa perorangan,kelompok,lembaga-lembaga maupun badan-badan sebagai konsumen barang-barang atau jasa dari hasil produksi. Singkatnya adalah sebagai pemakai barang atau jasa. Sebagai rumah tangga kegiatan utama yang dilakukan sebagai pelaku ekonomi adalah melakukan kegiatan konsumsi.

2. Perusahaan

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi ada yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan,lembaga atau badan usaha milik negara, dan swasta. Baik swasta nasioal maupun asing. Mereka biasanya menjalankan kegiatan diantara lain sebagai berikut :

a. Lapangan usaha primer contohnya mengolah hasil-hasil alam seperti perikanan, pertambangan,perkebunan dan lain-lain.

b. Lapangan usaha sekunder contohnya kegiatan yang meliputi kegiatan di sektor produksi, perumahan,penyedian gas, dan lain-lain.

c. Lapangan usaha tersier contohnya usaha yang bergerak di bidang jasa seperti asuransi, jasa pengankutan,bank,usaha perdagangan dan lain-lain.

3. Pemerintah

Dalam kehidupan perekonomian, negara memegang peran penting dalam mengatur,menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga berperan langsung dalam melakukan kegiatan produksi. Dengan tujuan memenuhi hajat orang banyak. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap rakyatnya. Pemerintah juga memiliki kewajiaban untuk mensejahterakan rakyatnya. Kondisi masyarakat yang sejahtera adalah kemanpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sangat mudah,

Jadi pemerintah dengan kewajiban ini di harapkan dapat memberikan suplai yang cukup akan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, hal ini berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi produksi. Pemerintah harusnya dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain mampu untuk mensuplai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah juga haruslah memiliki kemampuan untuk mendistribusi barang dan jasa agar sampai ketangan konsumen dalam hal ini masyarakat dengan mudah. Masyarakat tidak mengalami kesulitan sedikit pun dalam dalam memperoleh barang atau jasa.

Setelah barang sampai ke tangan masyarakat, pemerintah masih memiliki kewajiban agar barang atau jasa tersebut dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk setiap lapisan masyarakat.

4. Luar Negeri

Tidak semua kebutuhan tersedia di dalam negeri begitu pun sebaliknya, maka perlu diadakan kegiatan impor maupun ekspor untuk memenuhinya. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negri, misalnya saat ini indonesia banyak impor beras dari thailand sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negri. Jadi barang atau jasa itu di produksi di dalam negeri dan suplainya sudah memenuhi target kebutuhan dalam negeri, jadi masih tersisa antar kebutuhan barang tersebut dengan produksinya, sisa inilah yang kemudian di jual atau di ekspor, sebernaya makna dari ekspor itu sendiri seperti itu, tetapi kenyatannya kegiatan ekspor ini tidaklah demikian barang yang di ekspor kebanyakan adalah barang yang memilki kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan barang-barang yang dikonsumsi di dalam negeri dengan kata lain, kegiatan pelaku ekonomi luar negeri sebagia berikut :

a. Sebagai pemasok barang atau jasa terhadap suatu negara atua mitra dagang, inilah yang disebut mitra dagang.

b. Sebagai konsumen karena mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil produksi negara lain, inilah yang disebut ekspor barang

PERANAN BUMN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Kedudukan / Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia, antara lain :

1. Bahwa perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisah dari sistem ekonomi Indonesia perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa ketetapan MPR sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
2. Bahwa dalam kenyataannya terdapat Usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 yang dirasakan kurang efisien, sehingga dipandang perlu untuk segera ditertibkan kembali.

Sebagaimana diutarakan Mohammad Hatta bahwa azas”kekeluargaan” sebagaimana tercermin dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 tersebut, harus kita beri penafsiran lain untuk sektor modern. Dalam sektor modern, bentuk-bentuk demokrasi ekonomi yang berdasarkan ” kekeluargaan ” dapat terjelma dalam bentuk-bentuk misalnya sebagai berikut :

1.   Mengembangkan koperasi di antara buruh dan karyawan, koperasi adalah wahana untuk meninggikan kesejahteraan buruh dan meningkatkan kecerdasannya lewat pendidikan buruh dan sebagainya.
2.   Menumbuhkan “hubungan perburuhan” (industrial relation) yang sesuai dengan asas-asas kekeluargaan itu, dimana antara buruh dan pengusaha terjalin semangat kekeluargaan.
3.   Dalam Bentuk lain mungkin dikemudian hari perusahaan swasta akan menjual sebagian saham-sahamnya kepada masyarakat, juga kepada buruh dan karyawannya. Mungkin koperasi simpan-pinjam diantara buruh/karyawannya dapat menjadi pemegang saham.
4.   Mungkin di kemudian hari buruh bisa mendapat hak untuk ikut mengatur perusahaan dimana ia bekerja, seperti halnya yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Bentuk-bentuk sebagaimana tersebut di atas adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan. Demikianlah dalam rangka menerjemahkan apa yang terkandung dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut , yang merupakan landasan konstitusioanal dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang berdasarkan “kekeluargaan”, diciptakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok perkoperasian.

3.  LANDASAN KONSTITUSIONAL BUMN

       Pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari peride dan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan.

       Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Tolak ukur keberhasilan yang didasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas. Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.

       Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Bahasa asingnya BUMN adalah public enterprise. BUMN berisikan 2 elemen esensial yaitu: Unsur Pemerintah dan Unsur Bisnis. BUMN tidak 100 persen pemerintah dan juga tidak 100 persen bisnis. Besar persennya tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.

BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak di punyai oleh badan usaha lain yaitu: “A corporation clothed with the power of goverment but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise ( suatu badan usaha yang “berbaju” pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swata).

      Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam public dari public enterprise (BUMN) ada tiga makna terkandung didalamnya yaitu: public purpose, public ownership, dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public Purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, polotik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.